Prosedur Pengajuan dan Biaya Perkara

Pengajuan Perkara Cerai Talak

1. Langkah yang harus dilakukan Pemohon (suami/kuasanya):
  - Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 66 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat permohonan (pasal 119 HIR 143 Rbg jo pasal 58 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
2.
Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan tersebut harus atas persetujuan Termohon.
3.
Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah:
  - Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (pasal 66 ayat (2) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (pasal 66 ayat (2) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (pasal 66 ayat (3) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta pusat (pasal 66 ayat (4) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
4.
Permohonan tersebut memuat:
  - Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon.
- Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
- Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
5.
Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (pasal 66 ayat (5) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
6.
Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg jo pasal 89 UU no 7 tahun 1989). Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo (pasal 237 HIR, 273 Rbg).

Pengajuan Perkara Cerai Gugat

 1. Langkah yang harus dilakukan Penggugat (istri/kuasanya):
  - Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 73 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah  Syariah tentang tata cara membuat surat gugatan (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 58 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.
2.
Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah:
  - Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (pasal 32 ayat (2) UU no 1 tahun 1974 jo pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- Bila Penggugat berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (pasal 73 ayat (2) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta pusat (pasal 73 ayat (3) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
3.
Gugatan tersebut memuat:
  - Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.
- Posita (fakta kejadian dan fakta hukum).
- Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
4.
Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 66 ayat (5) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
5.
Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg jo pasal 89 UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo (pasal 237 HIR, 273 Rbg).
6.
Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.

Pengajuan Perkara Gugatan Lainnya

 1. Langkah yang harus dilakukan Penggugat (istri/kuasanya):
  - Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR 142 Rbg).
- Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah:
  a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.
b. Bila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat.
c. Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut terletak dalam wilayah beberapa Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang dipilih oleh Penggugat (pasal 118 HIR, 142 Rbg).
2. Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg jo pasal 89 UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo (pasal 237 HIR, 273 Rbg).
3. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 121, 124 dan 125 HIR, 145 Rbg).

PANJAR BIAYA PERKARA

 PENGADILAN AGAMA CIBINONG

( SK. Ketua Pengadilan Agama Cibinong Nomor: W10-A20/0133/Hk.05/I/2017)

3 Januari 2017

Free Image Hosting at FunkyIMG.com


Menimbang :

  1. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
  3. Unddang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-Undan No.3 Tahun 2006 dan 50 Tahun 2009;
  4. Pasal 121 ayat (4) dan Pasal 237 HIR ;
  5. Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai ;
  6. Peraturan Pemerinth No.53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif Perkara Penerimaan PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Peradilan;
  7. Keputusan Mahkamah Agung RI No.KMA/013/SK/1988, Tentang Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Perkara Peradilan;
  8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;


M E M U T U S K A N

 

I. PANJAR BIAYA PERTAMA TINGKAT PERTAMA

 

NO

RADIUS PANGGILAN      

PANGGILAN

PENGGUGAT/PEMOHON

2X

PANGGILAN

TERGUGAT/TERMOHON

3

PENDAFTARAN

REDAKSI & MATERAI

BIAYA PROSES

JUMLAH

1

2

3

4

5

6

7

1

I

Rp. 50.000,-

 Rp. 100.000  Rp. 150.000  Rp. 41.000,-  Rp. 40.000,-

Rp 381.000

2

II

Rp. 80.000,-

Rp. 160.000   Rp. 240.000  Rp. 41.000,-  Rp. 40.000,- Rp. 481.000

3

III

Rp. 90.000,-

 Rp. 180.000  Rp. 270.000  Rp. 41.000,-  Rp. 40.000,-  Rp. 541.000
  4 IV
RP 100.000,-
Rp. 200.000 Rp. 300.000,- Rp. 41.000,- Rp. 40.000,- Rp. 591.000,-

1. Perkara yang pihaknya lebih dari 2 (dua) orang, maka biaya pemanggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan jumlah pihak;

2. Pemanggilan/pemberitahuan diluar daerah ditambah ongkos kirim sesuai dengan kebutuhan;

3. Perkara permohonan izin untuk Ikrar Talak, maka biaya panggilan Pemohon 3x dan Panggilan Termohon 4x;

4. Untuk perkara Voluntair, panggilan pemohon 2x panggilan, bagi pihaknya yang lebih dari 2 (dua) orang maka disesuaikan;

 

II. PANJAR BIAYA PERTAMA TINGKAT BANDING

KOMPONEN BIAYA

RADIUS I

RADIUS II

RADIUS III

RADIUS IV
Pendaftaran Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-
Biaya Pemberitahuan        
a. Pernyataan Banding (1) Rp. 50.000,- Rp. 80.000,- Rp. 90.000,- Rp. 100.000,-
b. Memori Banding (1) Rp. 50.000,- Rp. 80.000,- Rp. 90.000,- Rp. 100.000,-
c. Kontra Memori Banding (1) Rp. 50.000,- Rp. 80.000,- Rp. 90.000,- Rp. 100.000,-
d. Inzage (2) Rp. 100.000,- Rp. 160.000,- Rp. 180.000,- Rp. 200.000,-
e. Amar Putusan Banding (2) Rp. 100.000,- Rp. 160.000,- Rp. 180.000,- Rp. 200.000,-
Biaya Pemberkasan/Pengiriman Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-
Biaya yang dikirim ke PTA Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-
JUMLAH Rp. 700.000,- Rp. 910.000,- Rp. 980.000,- Rp. 1.050.000,-

1. Perkara yang pihaknya lebih dari 2 (dua) orang, maka biaya pemanggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan jumlah pihak;

2. Pemanggilan/pemberitahuan diluar daerah ditambah ongkos kirim sesuai dengan kebutuhan;

3. Perkara permohonan izin untuk IKRAR TALAK maka biaya panggilan pemohon 3 X dan Panggilan Termohon 4 X

4. Untuk perkara VOLUNTAIR panggilan pemohon 2 x panggilan, bagi pihaknya yang lebih dari 2 (dua) orang maka disesuaikan

 

III. PANJAR BIAYA PERTAMA TINGKAT KASASI

KOMPONEN BIAYA

RADIUS I

RADIUS II

RADIUS III

RADIUS IV
Pendaftaran Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-
Biaya Pemberitahuan        
a. Pernyataan Kasasi (1) Rp. 50.000,- Rp. 80.000,- Rp. 90.000,- Rp. 100.000,-
b. Memori Kasasi (1) Rp. 50.000,- Rp. 80.000,- Rp. 90.000,- Rp. 100.000,-
c. Kontra Memori Kasasi (1) Rp. 60.000,- Rp. 80.000,- Rp. 90.000,- Rp. 200.000,-
d. Inzage (2) Rp. 100.000,- Rp. 160.000,- Rp. 180.000,- Rp. 200.000,-
e. Amar Putusan Kasasi (2) Rp. 100.000,- Rp. 160.000,- Rp. 180.000,- Rp. 500.000,-
Biaya Pemberkasan/Pengiriman Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-
Biaya yang dikirim ke Mahkamah Agung Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,- Rp. 500.000,-
JUMLAH Rp. 1.050.000,- Rp. 1.260.000,- Rp. 1.330.000,- Rp. 1.800.000,-

1. Perkara yang pihaknya lebih dari 2 (dua) orang, maka biaya pemanggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan jumlah pihak;

2. Pemanggilan/pemberitahuan diluar daerah ditambah ongkos kirim sesuai dengan kebutuhan;

3. Perkara permohonan izin untuk IKRAR TALAK maka biaya panggilan pemohon 3 X dan Panggilan Termohon 4 X

4. Untuk perkara VOLUNTAIR panggilan pemohon 2 x panggilan, bagi pihaknya yang lebih dari 2 (dua) orang maka disesuaikan

IV. PANJAR BIAYA PERTAMA PENINJAUAN KEMBALI

KOMPONEN BIAYA

RADIUS I

RADIUS II

RADIUS III

RADIUS IV
Pendaftaran Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-
Biaya Pemberitahuan        
a. Pernyataan PK (1) Rp. 50.000,- Rp. 80.000,- Rp. 90.000,- Rp. 100.000,-
b. Memori PK (1) Rp. 50.000,- Rp. 80.000,- Rp. 90.000,- Rp. 100.000,-
c. Kontra Memori PK (1) Rp. 50.000,- Rp. 80.000,- Rp. 90.000,- Rp. 200.000,-
d. Inzage (2) Rp. 100.000,- Rp. 160.000,- Rp. 180.000,- Rp. 200.000,-
e. Amar Putusan PK (2) Rp. 100.000,- Rp. 160.000,- Rp. 180.000,- Rp. 500.000,-
Biaya Pemberkasan/Pengiriman Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,- Rp. 150.000,-
Biaya yang dikirim ke Mahkamah Agung Rp. 2.500.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 2.500.000,-
JUMLAH Rp. 3.200.000,- Rp. 3.410.000,- Rp. 3.480.000,- Rp. 3.950.000,-

1. Perkara yang pihaknya lebih dari 2 (dua) orang, maka biaya pemanggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan jumlah pihak;

2. Pemanggilan/pemberitahuan diluar daerah ditambah ongkos kirim sesuai dengan kebutuhan;

3. Perkara permohonan izin untuk IKRAR TALAK maka biaya panggilan pemohon 3 X dan Panggilan Termohon 4 X

4. Untuk perkara VOLUNTAIR panggilan pemohon 2 x panggilan, bagi pihaknya yang lebih dari 2 (dua) orang maka disesuaikan

V.  BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

PEMBERITAHUAN

NO

RADIUS

PENGUGAT/PEMOHON

TERGUGAT/TERMOHON

KEPALA DESA 
   KENDARAAN & AKOMODASI           JUMLAH KETRANGAN
1 I Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 600.000,- Rp. 750.000, Biaya juru ukur apabila diperlukan diselesaikan langsung oleh pihak
2 II Rp. 80.000,- Rp. 80.000,- Rp. 80.000,- Rp. 650.000,- Rp. 890.000,
3 III Rp. 90.000,- Rp. 90.000,-
Rp. 90.000.-
Rp. 700.000,- Rp. 970.000,
4 IV Rp. 90.000,- Rp. 100.000,- Rp. 100.000,- Rp. 750.000,- Rp. 1.050.000,-

catatan

1. Perkara yang pihaknya lebih dari 2 (dua) orang, maka biaya pemanggilan/pemberitahuan disesuaikan dengan jumlah pihak,

2. Pemanggilan/pemberitahuan di luar daerah ditambah ongkos kirim sesuai dengan kebutuhan

3. Perkara permohonan izin untuk Ikrar Talak, maka biaya panggilan pemohon 3x dan panggilan termohon 4x

4. untuk perkara  Voluntair panggilan 2x panggilan, bagi pihaknya yang lebih dari 2 (dua) orang maka disesuaikan.

( Klik di bawah ini untuk Download Rincian SK Panjar Biaya Perkara )

DOWNLOAD HERE !!!